Transformasi Ekonomi Hijau di Indonesia dan Lima Sektor Strategisnya

Abstrak Perubahan iklim telah mendorong pergeseran paradigma ekonomi global dari brown economy menuju green economy. Indonesia, sebagai salah satu negara dengan hutan tropis terbesar dan potensi energi terbarukan yang masif, memiliki peran sentral dalam agenda dekarbonisasi global. Karya ilmiah ini menganalisis transisi ekonomi hijau di Indonesia dengan fokus pada lima sektor yang sedang berkembang pesat (rising sectors): Energi Baru Terbarukan (EBT), Ekosistem Kendaraan Listrik (EV), Keuangan Berkelanjutan (Carbon Trading), Ekonomi Sirkular, dan Penggunaan Lahan Berkelanjutan (FOLU). Analisis didasarkan pada data sekunder dari lembaga resmi pemerintah dan laporan internasional. Temuan menunjukkan bahwa intervensi pemerintah melalui regulasi fiskal, insentif non-fiskal, dan kerangka kebijakan Low Carbon Development Initiative (LCDI) menjadi katalis utama pertumbuhan kelima sektor tersebut, meskipun tantangan pendanaan dan teknologi masih menjadi hambatan.

1.1 Latar Belakang

Perekonomian global saat ini sedang menghadapi "tripple planetary crisis": perubahan iklim, polusi, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) tahun 2023 menegaskan bahwa emisi gas rumah kaca (GRK) harus dipangkas sebesar 43% pada tahun 2030 untuk menahan kenaikan suhu bumi di bawah 1,5°C. Bagi Indonesia, risiko ekonomi akibat perubahan iklim sangat nyata. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memperkirakan potensi kerugian ekonomi Indonesia dapat mencapai Rp115 triliun pada tahun 2024 jika intervensi iklim tidak dilakukan.

Menyikapi hal ini, Pemerintah Indonesia telah berkomitmen dalam Nationally Determined Contribution (NDC) yang diperbarui (Enhanced NDC) untuk mengurangi emisi sebesar 31,89% dengan usaha sendiri dan 43,20% dengan bantuan internasional pada tahun 2030, serta mencapai Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat. Transformasi menuju Ekonomi Hijau bukan lagi pilihan, melainkan keharusan strategi untuk menjamin pertumbuhan PDB yang berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana data terkini menggambarkan pertumbuhan sektor-sektor utama dalam ekonomi hijau di Indonesia?
2. Apa bentuk intervensi nyata pemerintah (regulasi dan fiskal) dalam mengakselerasi lima sektor ekonomi hijau unggulan?

1.3 Metodologi

Penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan berbasis studi pustaka (desk research). Data diperoleh dari laporan resmi Bappenas, Kementerian ESDM, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pusat Statistik (BPS), serta laporan lembaga internasional seperti World Bank dan International Energy Agency (IEA) periode 2020-2024.

 

Landasan Teori dan Kerangka Kebijakan

2.1 Definisi Ekonomi Hijau

United Nations Environment Programme (UNEP) mendefinisikan ekonomi hijau sebagai ekonomi yang menghasilkan peningkatan kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial, sekaligus secara signifikan mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologis. Di Indonesia, ini diterjemahkan ke dalam Pembangunan Rendah Karbon (PRK) yang terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

2.2 Peran Pemerintah dalam Ekonomi Hijau

Dalam perspektif ekonomi, kerusakan lingkungan adalah bentuk "kegagalan pasar" (market failure) berupa eksternalitas negatif. Oleh karena itu, peran pemerintah krusial sebagai regulator untuk mengoreksi kegagalan tersebut melalui pajak (pajak karbon), subsidi (subsidi energi bersih), dan pembentukan pasar baru (bursa karbon).

Pembahasan dan Analisis Data Lima Sektor Unggulan

Berikut adalah analisis mendalam terhadap lima sektor ekonomi hijau yang sedang "naik daun" di Indonesia beserta dukungan nyata yang dilakukan oleh pemerintah.

Sektor 1: Energi Baru Terbarukan (EBT) – Transisi dari Fosil

Sektor energi adalah penyumbang emisi terbesar kedua di Indonesia. Transisi energi menjadi sektor paling strategis dengan investasi yang masif.

Gambaran Umum

• Potensi: Menurut data Kementerian ESDM, Indonesia memiliki potensi EBT mencapai 3.686 Gigawatt (GW), namun pemanfaatannya baru sekitar 12,5 GW atau 0,3% (Data ESDM, 2023).
• Target Bauran: Target bauran EBT sebesar 23% pada tahun 2025. Per Semester I 2023, capaian bauran EBT baru mencapai sekitar 12,5%.
• Investasi: Realisasi investasi EBT pada tahun 2023 tercatat sebesar USD 1,5 miliar, tumbuh positif namun masih membutuhkan akselerasi untuk mencapai target NZE yang membutuhkan ratusan miliar dolar.

Dukungan Nyata Pemerintah

1. RUPTL Hijau (2021-2030): Pemerintah melalui PLN menerbitkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang diklaim paling hijau, di mana 51,6% penambahan kapasitas pembangkit berasal dari EBT. Ini adalah pergeseran kebijakan drastis dari dominasi batubara.
2. Perpres No. 112 Tahun 2022: Peraturan Presiden ini mengatur tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Poin kuncinya adalah pelarangan pembangunan PLTU Batubara baru (kecuali yang sudah financial close atau terintegrasi dengan industri strategis) dan penetapan harga patokan tertinggi untuk pembelian listrik EBT, memberikan kepastian bagi investor swasta (Independent Power Producers).
3. Just Energy Transition Partnership (JETP): Pemerintah berhasil menggalang komitmen pendanaan internasional senilai USD 20 miliar (sekitar Rp300 triliun) dari negara-negara G7 untuk memensiunkan dini PLTU batubara dan membangun EBT. Sekretariat JETP telah dibentuk di Kementerian ESDM untuk mengeksekusi Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP).

Sektor 2: Ekosistem Kendaraan Listrik (Electric Vehicle/EV) dan Baterai

Indonesia berambisi menjadi pemain kunci dalam rantai pasok global kendaraan listrik, memanfaatkan cadangan nikel terbesar di dunia.

Gambaran umum

• Penjualan: Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mencatat penjualan mobil listrik (BEV) pada tahun 2023 melonjak signifikan melebihi 17.000 unit, naik ratusan persen dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
• Investasi Manufaktur: Masuknya investasi raksasa dari Hyundai, LG Energy Solution, dan CATL untuk pembangunan pabrik sel baterai di Karawang dengan nilai investasi mencapai USD 1,1 miliar (Rp15 triliun+).
• Cadangan Nikel: Indonesia menguasai sekitar 22-24% cadangan nikel dunia, bahan baku utama baterai litium.

Dukungan Nyata Pemerintah

1. Subsidi Pembelian (Insentif Fiskal): Pemerintah memberikan bantuan pemerintah sebesar Rp7 juta per unit untuk pembelian sepeda motor listrik baru dan konversi motor BBM ke listrik (Permenperin No. 6 Tahun 2023). Untuk mobil listrik, pemerintah menanggung PPN (DTP) sehingga konsumen hanya membayar PPN 1% dari yang seharusnya 11% (PMK No. 38 Tahun 2023).
2. Hilirisasi Nikel: Kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel mentah (ore) memaksa investor asing membangun smelter di Indonesia. Ini meningkatkan nilai tambah ekonomi sekaligus mengamankan pasokan bahan baku baterai EV domestik.
3. Inpres No. 7 Tahun 2022: Presiden mewajibkan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sebagai kendaraan dinas operasional pemerintah pusat dan daerah. Ini menciptakan pasar captive yang besar bagi produsen EV.

Sektor 3: Keuangan Berkelanjutan dan Perdagangan Karbon

Sektor keuangan menjadi tulang punggung untuk mengalirkan modal ke proyek-proyek hijau. Peluncuran Bursa Karbon menjadi tonggak sejarah baru.

Gambaran Umum

• Peluncuran IDX Carbon: Diresmikan pada 26 September 2023. Pada perdagangan perdana, tercatat volume perdagangan sebesar 459.953 ton unit karbon dengan nilai transaksi Rp29,2 miliar.

• Green Bond: Pemerintah Indonesia menerbitkan Green Sukuk Global. Sejak 2018 hingga 2023, akumulasi penerbitan telah mencapai lebih dari USD 6 miliar. Dana ini digunakan untuk membiayai proyek transportasi ramah lingkungan (seperti Double Track kereta api) dan pengelolaan sampah.

Dukungan Nyata Pemerintah

1. Regulasi Bursa Karbon (POJK No. 14 Tahun 2023): Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan aturan teknis mengenai perdagangan karbon melalui bursa karbon. Ini memberikan landasan hukum bagi perusahaan yang memiliki surplus emisi untuk menjual kredit karbonnya, dan bagi perusahaan penghasil emisi tinggi untuk membelinya (mekanisme Cap and Trade).

2. Taksonomi Hijau Indonesia: OJK meluncurkan Taksonomi Hijau (kini Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia/TKBI). Dokumen ini mengklasifikasikan sektor usaha berdasarkan dampaknya terhadap lingkungan (Merah, Kuning, Hijau). Perbankan didorong untuk memberikan kredit lebih mudah dan murah kepada sektor berkategori "Hijau".

3. Pajak Karbon (UU HPP): Meskipun implementasinya ditunda untuk penyesuaian teknis dan ekonomi, UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan telah menetapkan skema pajak karbon (Cap and Tax) yang akan dikenakan pada PLTU Batubara sebagai langkah awal.

Sektor 4: Ekonomi Sirkular dan Pengelolaan Limbah

Ekonomi sirkular bukan hanya tentang daur ulang, tetapi mendesain ulang proses produksi untuk meminimalkan limbah (design out waste).

Gambaran Umum

• Potensi Ekonomi: Laporan Bappenas (2021) menyebutkan bahwa adopsi ekonomi sirkular dapat menghasilkan tambahan PDB sebesar Rp593 – Rp638 triliun pada tahun 2030.

• Penciptaan Lapangan Kerja: Sektor ini berpotensi menciptakan 4,4 juta lapangan kerja hijau (green jobs) baru hingga 2030, terutama di sektor pengelolaan limbah, reparasi, dan manufaktur ulang.

• Masalah Sampah: Indonesia menghasilkan sekitar 64 juta ton sampah per tahun, dengan tingkat daur ulang yang masih rendah (sekitar 10-15%).

Dukungan Nyata Pemerintah

1. Perpres No. 35 Tahun 2018: Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL/PLTSa) Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan di 12 kota besar. Pemerintah memberikan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (Tipping Fee) kepada pengembang swasta yang mengelola sampah daerah.

2. Larangan Plastik Sekali Pakai: Lebih dari 100 pemerintah daerah (Kota/Kabupaten dan Provinsi seperti DKI Jakarta dan Bali) telah mengeluarkan peraturan larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai di pusat perbelanjaan.

3. Peta Jalan Pengurangan Sampah: Permen LHK No. 75 Tahun 2019 mewajibkan produsen (manufaktur, ritel, jasa makanan) untuk menyusun peta jalan pengurangan sampah dari produk dan kemasan mereka sebesar 30% pada tahun 2029.

Sektor 5: Kehutanan dan Penggunaan Lahan (FOLU Net Sink 2030)

Sektor kehutanan adalah sektor unik di mana Indonesia memiliki kekuatan super (superpower) sebagai penyerap karbon (carbon sink).

Gambaran Umum

• Target Emisi: Sektor Forestry and Other Land Use (FOLU) ditargetkan mencapai tingkat emisi minus 140 juta ton CO2e pada tahun 2030 (Net Sink). Artinya, sektor hutan akan menyerap lebih banyak karbon daripada yang dilepaskannya.

• Rehabilitasi Mangrove: Indonesia memiliki target rehabilitasi mangrove seluas 600.000 hektar hingga 2024, yang merupakan program rehabilitasi mangrove terluas di dunia. Hutan mangrove Indonesia menyimpan karbon 4-5 kali lebih banyak daripada hutan tropis daratan.

Dukungan Nyata Pemerintah

1. Rencana Operasional FOLU Net Sink 2030: Keputusan Menteri LHK No. 168 Tahun 2022 merinci langkah operasional, termasuk pencegahan deforestasi, konservasi lahan gambut, dan penegakan hukum.

2. Moratorium Izin Sawit: Kebijakan penghentian pemberian izin baru untuk pembukaan lahan sawit di kawasan hutan alam primer dan lahan gambut. Kebijakan ini dinilai efektif menekan laju deforestasi Indonesia ke titik terendah dalam dua dekade terakhir pada tahun 2022.

3. Pembentukan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM): Lembaga khusus non-struktural yang dibentuk Presiden untuk mempercepat pemulihan lahan gambut terdegradasi dan rehabilitasi mangrove.

 

Analisis Dampak Ekonomi Makro

Penerapan ekonomi hijau pada kelima sektor di atas memberikan dampak berganda (multiplier effect) terhadap makroekonomi Indonesia:

1. Pertumbuhan PDB yang Berkualitas: Berdasarkan pemodelan LCDI Bappenas, skenario pembangunan rendah karbon dapat mendorong pertumbuhan ekonomi rata-rata 6% per tahun hingga 2045, lebih tinggi dibandingkan skenario business as usual. Hal ini didorong oleh efisiensi energi dan peningkatan produktivitas.
2. Neraca Perdagangan: Hilirisasi nikel untuk baterai EV telah terbukti meningkatkan nilai ekspor olahan nikel berkali-kali lipat (dari USD 3 miliar di 2017 menjadi USD 30 miliar+ di 2022), memperbaiki defisit transaksi berjalan.
3. Kemandirian Energi: Pengembangan EBT (seperti Biodiesel B35 dan Solar PV) mengurangi ketergantungan pada impor minyak mentah dan BBM yang membebani APBN, sehingga memperkuat ketahanan fiskal negara.

 

Tantangan dan Hambatan

Meskipun dukungan pemerintah sangat kuat, terdapat sejumlah tantangan berdasarkan data lapangan:

1. Kesenjangan Pendanaan (Financing Gap): Kebutuhan investasi untuk mencapai NDC 2030 diperkirakan mencapai Rp4.002 triliun (Data Kemenkeu). Kemampuan APBN hanya mencakup sekitar 34% dari kebutuhan tersebut. Sisa 66% harus berasal dari sektor swasta dan perbankan.
2. Kesiapan Teknologi: Sektor daur ulang dan EBT (seperti Geothermal dan Hidrogen Hijau) membutuhkan teknologi tinggi yang mahal dan belum sepenuhnya dikuasai oleh SDM domestik.
3. Isu Transisi Berkeadilan (Just Transition): Penutupan PLTU batubara dan tambang terkait berpotensi berdampak pada ribuan tenaga kerja di daerah penghasil batubara (Sumatera Selatan, Kalimantan Timur). Diperlukan safety net sosial yang kuat.

  

Kesimpulan dan Rekomendasi

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan kebijakan, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Indonesia telah meletakkan fondasi regulasi dan insentif yang kokoh untuk lima sektor ekonomi hijau: EBT, EV, Keuangan Hijau, Ekonomi Sirkular, dan Kehutanan. Data menunjukkan tren pertumbuhan positif, seperti lonjakan penjualan EV, peluncuran bursa karbon, dan penurunan laju deforestasi. Pemerintah berperan aktif bukan hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai inisiator pasar (melalui pengadaan pemerintah) dan fasilitator investasi.

6.2 Rekomendasi

1. Penguatan Pajak Karbon: Pemerintah perlu segera menerapkan Pajak Karbon secara bertahap namun pasti untuk melengkapi mekanisme Bursa Karbon, guna menciptakan harga karbon (carbon price) yang wajar dan mendorong industri beralih ke teknologi hijau.

2. Insentif R & D: Perlu adanya insentif pajak super (super tax deduction) yang lebih agresif bagi perusahaan yang melakukan riset dan pengembangan teknologi hijau di dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan impor teknologi.
3. Blended Finance: Mengoptimalkan skema pendanaan campuran (blended finance) dengan melibatkan filantropi dan lembaga pembangunan internasional untuk menanggung risiko awal proyek EBT yang seringkali dinilai high risk oleh perbankan komersial.

Daftar Pustaka

• Bappenas. (2021). Laporan Pembangunan Rendah Karbon Indonesia. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
• Kementerian ESDM. (2023). Handbook of Energy & Economic Statistics of Indonesia 2022. Jakarta.
• Kementerian Keuangan. (2023). Pendanaan Anggaran Perubahan Iklim (Climate Budget Tagging).
• Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Taksonomi Hijau Indonesia Edisi 1.0.
• PLN. (2021). Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2021-2030.
• UNEP. (2011). Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication.
• World Bank. (2023). Indonesia Country Climate and Development Report.